Didampingi Ketua MKKS SMA dan SMK, Kasi PSMK Ikuti Rapat Pembahasan Draf Ranperda dengan Komisi I DPRD Kota Parepare
Pelajar sebagai generasi muda penerus bangsa yang diharapkan mampu memajukan bangsa melalui kecerdasan dan prestasinya, secara perlahan digerogoti oleh zat adiktif, hal tersebut menyebabkan dampak yang besar, citra generasi muda yang dikenal cerdas dan berprestasi akan luntur akibat penyalahgunaan ini.
Penyalahgunaan narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan dan membahayakan perkembangan SDM dan mengancam kehidupan tidak hanya dikalangan pelajar tapi juga masyarakat, sehingga perlu untuk dilakukan pencegahan dan pemberantasan.
Hari ini, Senin tanggal 25 Juli 2022 bertempat di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Parepare, dilaksanakan rapat pembahasan draf rancangan Perda Kota Parepare terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, Bapak Rudy Najamuddin di dampingi seluruh anggota Komisi I ini, diikuti oleh perwakilan dari beberapa instansi terkait diantaranya, sekdis pendidikan dan kebudayaan, RS Ainun Habibie, RS Andi Makkasau, Satpol PP, Kasi PSMK dan PKPLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII didampingi Ketua MKKS SMA dan SMK.
Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, berharap masukan dan saran kepada seluruh peserta rapat dalam rangka penyusunan, perbaikan dan penyempurnaan ranperda ini, beliau menegaskan akan dibangun pusat rehabilitasi bagi warga Parepare pecandu narkoba yang semangatnya sebagai bentuk pembinaan dan pengobatan dan beliau juga memastikan dilaksanakannya tes urine kepada seluruh pejabat termasuk Walikota sampai kepada seluruh satuan pendidikan yang berada di wilayah Parepare.
Kami dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII sangat mendukung adanya ranperda ini, dan ini sangat sejalan dengan program prioritas Gubernur, IKU IKK dan IPM yang tertuang dalam dokumen RPJMD Pemprov Sulsel, ini telah kami giatkan diseluruh SMA, SMK negeri dan swasta di wilayah VIII.
Berharap juga agar segera dibentuk penyuluh narkoba disetiap kelurahan dalam rangka memberikan sosialisasi dan pemahaman bahaya penggunaan narkoba keseluruh lapisan masyarakat. Ujar Kepala Seksi Pembinaan SMK dan PKPLK, Muhammad Hayat NT saat dimintai saran dari Ketua Komisi I.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, Bapak M. Makmur, juga mengapresiasi luar biasa dengan lahirnya perda ini, karena nantinya kegiatan yang ada disekolah tidak lagi insidentil tetapi menyeluruh disatuan pendidikan.
Sebenarnya sekolah sudah laksanakan yang tahapannya penyuluhan dan kampanye dengan melibatkan Kepolisian, Dinas Kesehatan dan BNN, sekdis menambahkan.
Sementara itu Ketua MKKS SMK, Bapak Drs. H. Fatahuddin, MH., berharap jika sudah disahkan ranperda diserahkan ke Cabdis selanjutnya ke sekolah sebagai dasar, acuan yang merupakan regulasi dan payung hukum bagi kami untuk menyusun program kegiatan yang tentunya membutuhkan anggaran.
Ketua MKKS yang telah mengantarkan sekolahnya sebagai Pusat Keunggulan dan BLUD ini juga memberi saran agar ada kegiatan ekstra dilakukan sekolah, teknis, efektivitas dan manfaatnya harus jelas kelihatan, seperti karya tulis, outbound yang dilombakan pada pelaksanaan porseni termasuk bimbingan dan pelatihan, elaborasi dan harmonisasi melibatkan wakasek kesiswaan dan guru BK sebagai leading sektor di sekolah yang bersentuhan langsung dengan peserta didik. Demikian Bapak Drs. H. Fatahuddin, MH, memberi saran.
Sedangkan Ketua MKKS SMA, Bapak Drs. Muhammad Anshar Rahim, M. Pd., menyampaikan bahwa selain tes urine kepada seluruh siswa dan PTK diseluruh satuan pendidikan, digalakkannya sosialisasi, pengadaan atau pemasangan papan bicara juga secara massif mengintegrasikan pemahaman bahaya penggunaan narkoba kepada seluruh peserta didik dengan semua mata pelajaran, dan terakhir membentuk komunitas anti narkoba disekolah masing-masing.
#Setulus Hati, Sepenuh Jiwa, Sekuat Raga, Mencerdaskan Sulsel
#CERDASKI’
#hayat