MAKASSAR – Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat pleno yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama, Sabtu (7/3/2026), di Rumah Makan Ulu Juku, Makassar.
Rapat tersebut dimanfaatkan untuk membahas sejumlah program kerja strategis organisasi sembari menunggu waktu berbuka puasa.
Rapat pleno dipimpin Sekretaris Umum PGRI Sulsel, Dr Abdi, M.Pd, dan dihadiri para pengurus. Beberapa agenda yang dibahas antara lain persiapan pemenuhan data mandatory untuk isian formulir Konkernas II PGRI Masa Bakti XXIII Tahun 2026, tindak lanjut penyusunan draft proposal Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta persuratan terkait kesekretariatan PGRI Sulsel.
Selain itu, rapat juga membahas tindak lanjut penyusunan personel Tim Task Force Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP PGRI) Sulsel.
Ketua PGRI Sulsel, Prof Dr H Hasnawi Haris, M.Hum, dalam sambutannya mengapresiasi Bidang Komunikasi dan Informasi yang telah menerbitkan media internal “Suara PGRI”. Media tersebut telah didistribusikan kepada pengurus PGRI kabupaten/kota hingga tingkat cabang dan ranting di seluruh Sulawesi Selatan.
Menurut Hasnawi, kehadiran media internal tersebut sudah lama diharapkan oleh para pengurus. Ia berharap penerbitannya dapat terus berlanjut dan menjadi wadah bagi guru untuk menyalurkan aspirasi maupun menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
“Media internal ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi seluruh anggota PGRI, sekaligus menampung aspirasi dan problematika yang dihadapi para guru,” ujarnya.
Hasnawi juga mengingatkan panitia pengadaan sekretariat PGRI Sulsel agar melakukan komunikasi dan sosialisasi secara menyeluruh kepada anggota terkait rencana pengadaan sekretariat tersebut.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Ketua Umum PB PGRI Prof Dr Unifah Rosyidi, M.Pd serta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PB PGRI untuk melaporkan rencana pengadaan sekretariat PGRI Sulsel.
Selain itu, Hasnawi meminta Tim Task Force YPLP PGRI Sulsel segera melakukan langkah konkret dengan melakukan pendataan, klarifikasi, dan verifikasi terhadap aset sekolah yang menggunakan nama PGRI di Sulawesi Selatan.
Pendataan tersebut meliputi status aset tanah dan bangunan, sumber daya manusia seperti guru dan tenaga kependidikan, serta jumlah siswa di setiap satuan pendidikan.
“Hasil kerja tim ini diharapkan dapat segera menjadi bahan kebijakan dalam upaya pembenahan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan PGRI di semua jenjang,” jelasnya.
Hasnawi juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa kunjungan ke daerah, ditemukan sejumlah aset dan sekolah PGRI yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun di sisi lain, terdapat pula sekolah yang telah lama tidak beroperasi atau beralih pengelolaannya.
“Semua kondisi itu akan didata dan diverifikasi. Setelah itu akan dirumuskan kebijakan untuk kembali membesarkan dan mengembangkan satuan pendidikan PGRI,” kata mantan Wakil Rektor I Universitas Negeri Makassar (UNM) tersebut.
Sementara itu, Ketua Tim Pengadaan Sekretariat PGRI Sulsel, Nursalam, S.Pd., M.Si, menjelaskan bahwa tahapan pengadaan sekretariat saat ini sedang dirampungkan.
Ia menyebutkan, pada Senin (9/3/2026) pihaknya menargetkan pengurusan nomor rekening bank untuk menampung sumbangan sukarela dari anggota PGRI Sulsel dapat segera selesai.
“Setelah itu akan digelar kembali rapat pleno bersama pengurus PGRI kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan untuk memperjelas mekanisme pengumpulan sumbangan sukarela dari anggota,” ujarnya.
Sementara Ketua Tim Task Force YPLP PGRI Sulsel, Dr H Muliono Caco, MM, M.Kes, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan verifikasi data terkait status pengelola dan aset sekolah yang menggunakan nama PGRI, termasuk dokumen akta notaris yayasan.
Selain itu, tim juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, mulai dari bupati, gubernur hingga kepala dinas pendidikan, guna memperjelas status kelembagaan dan pengelolaan sekolah.
“Kami juga akan melakukan verifikasi terhadap status guru PGRI, termasuk insentif yang diterima setiap bulan, serta melakukan pendataan siswa pada seluruh satuan pendidikan,” ungkapnya.(yamus)
