Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Kabupaten Bone menegaskan kepada sekolah yang melakukan pembahasan RKAS agar mengikuti panduan pembuatan RKS dan mengacu kepada rapor mutu pendidikan sebelumnya.
Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Kabupaten Bone, Shabiel Zakaria, SPd., MPd. saat menghadiri dan membuka kegiatan pembahasan RKAS di UPT SMA Negeri 30 Bone pada 10 Januari 2023.
Hadir dalam acara tersebut, Kepala UPT SMA Negeri 30 Bone, Aisyah Amin, S.Pd. M.Pd., Ketua Komite Sekolah dan seluruh guru dan tenaga kependidikan UPT SMA Negeri 30 Bone.
PLT Kacabdis Wilayah 3 memaparkan bahwa dalam merancang program-program harus terkait dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dikerjakan secara prioritas. Salah satu dasar yang bisa dipakai adalah rapor pendidikan sekolah.
Menurutnya hal itu akan memudahkan sekolah dalam merancang dan mengevaluasi program-program kegiatan yang didanai dari dana BOS.
Ia meminta agar juga dimasukkan dalam rancangan RKAS program-program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan.
“Salah satu bentuk atensi kita terhadap program Prioritas Gubernur Sulawesi Selatan yaitu memprogramkan dalam RKS dan memfasilitasi anggaran sesuai dengan regulasi yang ada.” Terang Shabiel.
Hal tersebut diaminkan oleh Ketua Komite UPT SMA Negeri 30 Bone. Ia mengatakan bahwa perumusan RKAS harus dibahas secara profesional dan akuntabel, serat melibatkan seluruh stakehokder sekolah.
“Jangan ada yang tidak dilibatkan dalam pembahasan RKS agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala UPT SMA Negeri 30 Bone mengharapkan dengan pembahasan RKAS yang baik, maka UPT SMA Negeri 30 akan menjadi sekolah pilihan di wilayahnya.
“Kita menargetkan ada peningkatan penyerapan siswa dari SMP ke sekolah ini. Termasuk kita terus mendorong peningkatan prestasi akademik dan non akademik yang kegiatannya didukung oleh pendanaan BOS 2023,” jelas mantan Kepsek SMAN 7 Bone itu. #SAZ