Enrekang – Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PGRI) Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel), melakukan pembenahan tata kelola puluhan sekolah binaan. Pembenahan difokuskan pada pendataan sekolah, penertiban aset tanah dan bangunan, hingga peningkatan mutu pendidikan.
Ketua YPLP PGRI Enrekang, Dr. Dadang, S.Pd., M.Pd., mengatakan pembenahan tersebut menjadi salah satu prioritas kepengurusan masa bakti 2025–2030.
Hal itu disampaikan Dadang saat ditemui media, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, pengurus tengah melakukan konsolidasi organisasi sekaligus memetakan kondisi satuan pendidikan PGRI yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Enrekang.
Pendataan dilakukan untuk mengetahui kondisi peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, serta status aset yang digunakan sekolah.
Puluhan TK PGRI hingga SMK Masuk Pendataan
Berdasarkan laporan pengurus tahun 2026, YPLP PGRI Enrekang mencatat puluhan satuan pendidikan yang sebagian besar merupakan taman kanak-kanak (TK).
Selain TK, terdapat SMKS PGRI Enrekang yang menjadi bagian dari pendataan lembaga pendidikan PGRI.
Sejumlah sekolah yang tercatat antara lain TK PGRI Gunung Nona Leon, TK PGRI Boiya, TK PGRI Salokaraja, TK PGRI Malino, TK PGRI Matakali, TK PGRI Kaluppang, TK PGRI Santunan, TK PGRI Jalikko, dan TK PGRI Baringin.
Ada pula TK PGRI Salodua, TK PGRI Banua Bungin, TK PGRI Permata Bunda, TK PGRI Jabal Nur, TK PGRI Totipa, serta sejumlah sekolah lainnya.
Salah satu satuan pendidikan dengan jumlah siswa terbanyak adalah SMKS PGRI Enrekang.
Sekolah tersebut tercatat memiliki 346 siswa, 37 guru, satu tenaga kependidikan, dan 15 rombongan belajar.
Sementara pada jenjang TK, jumlah peserta didik bervariasi.
TK PGRI Salokaraja memiliki 54 siswa, TK PGRI Jalikko dan TK PGRI Baringin masing-masing 34 siswa, sedangkan TK PGRI Salodua tercatat memiliki 33 siswa.
Data tersebut menjadi dasar bagi pengurus untuk menyusun program pembinaan sesuai kondisi masing-masing sekolah.
Dr Dadang Prioritaskan Penataan Aset Sekolah
Selain peningkatan mutu pendidikan, Dadang memberikan perhatian pada administrasi aset tanah dan bangunan sekolah PGRI.
Pasalnya, berdasarkan laporan pengurus, status lahan yang digunakan sejumlah sekolah masih beragam.
Ada yang tercatat sebagai milik yayasan, milik pribadi dengan dasar wakaf, serta lahan pemerintah yang digunakan berdasarkan hibah atau hak pakai.
SMKS PGRI Enrekang, misalnya, tercatat menggunakan tanah seluas 1.222 meter persegi dengan status kepemilikan yayasan dan dasar hukum Hak Guna Bangunan (HGB).
Sementara TK PGRI Salokaraja menggunakan lahan seluas 918 meter persegi yang dalam laporan tercatat dengan keterangan kepemilikan pribadi dan wakaf.
Adapun TK PGRI Malino tercatat menggunakan lahan seluas 935 meter persegi dengan keterangan pemerintah dan hibah.
Perbedaan status aset tersebut menjadi perhatian pengurus dalam menyusun program inventarisasi dan penertiban administrasi.
Penataan dokumen dinilai penting untuk mendukung kepastian pengelolaan aset dan keberlanjutan operasional sekolah.
Siapkan Program Pembinaan Sekolah pada 2026–2027
Dadang mengatakan pengurus YPLP PGRI Enrekang juga menyiapkan program kunjungan dan pembinaan sekolah untuk periode 2026–2027.
Program tersebut diarahkan pada pembenahan manajemen sekolah, penguatan administrasi, peningkatan koordinasi, serta pemetaan kebutuhan tenaga pendidik.
Melalui kunjungan tersebut, pengurus berencana melihat langsung kondisi sekolah sekaligus mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan.
Pengurus juga akan memberikan perhatian terhadap kondisi sarana prasarana serta kebutuhan pengembangan mutu pembelajaran.
Dalam menjalankan program tersebut, Dadang didampingi Wakil Ketua Sulpian, S.Pd., M.Pd., Sekretaris Dr. Hamka, S.Pd., M.M., dan Bendahara Hairil, S.Pd., M.Pd.
Kepengurusan YPLP PGRI Enrekang juga diperkuat Drs. Rusman, M.Pd., Nur Ida, S.Pd.AUD., M.Pd., dan Rosmiaty Jamaluddin, S.Pd., M.Pd.
Dadang berharap konsolidasi organisasi, pendataan aset, dan pembinaan sekolah dapat memperkuat pengelolaan lembaga pendidikan PGRI di Kabupaten Enrekang.
Melalui pembenahan tersebut, sekolah-sekolah PGRI diharapkan semakin tertib secara administrasi, profesional dalam pengelolaan, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat.(*)