BUKAN SEKADAR BETON DAN ASPAL: AKSI NYATA MYP SULSEL MERAJUT INFRASTRUKTUR DAN INTEGRITAS

Oleh: Qonita Saputri

ABSTRAK

Pembangunan daerah sering kali terjebak pada paradigma fisiksentris yang mengabaikan dimensi manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak nyata program Multi-Years Project (MYP) Sulawesi Selatan periode 2025–2027 dalam mengintegrasikan pembangunan fisik dan karakter masyarakat. Menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, hasil kajian menunjukkan bahwa alokasi anggaran MYP Tahap I sebesar Rp3,7 triliun berhasil memangkas ketimpangan konektivitas dan layanan dasar melalui tiga poros utama: jalan, irigasi, dan kesehatan. Sektor jalan memakan anggaran Rp2,5 triliun untuk enam paket pekerjaan di 24 kabupaten/kota. Dampak program ini tidak hanya menstimulasi ekonomi makro, tetapi juga membangun modal sosial berupa rasa percaya (trust) masyarakat kepada pemerintah melalui penyediaan ruang publik yang inklusif. Sinergi antara infrastruktur yang kokoh dan penguatan integritas merupakan kunci keberhasilan program MYP dalam membawa Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang maju secara materi sekaligus unggul dalam moralitas.

Kata Kunci: MYP Sulsel, Anggaran Paket, Infrastruktur Kuat, Sulsel Maju, Integritas Moral.

PENDAHULUAN

Saat mendengar kata “pembangunan”, pikiran kita kerap langsung tertuju pada hamparan aspal mulus, jembatan megah, atau tiang beton yang menjulang. Pandangan fisiksentris ini tidak sepenuhnya salah. Namun, pandangan tersebut sering kali melupakan esensi terdalam dari pembangunan itu sendiri: untuk siapa seluruh fasilitas fisik tersebut dibuat? Jika pembangunan hanya melahirkan benda mati tanpa menyentuh kapasitas manusianya, maka modernisasi hanya akan menjadi cangkang kosong yang rapuh.

Sebagaimana ditegaskan oleh pemenang Nobel Ekonomi, Amartya Sen (1999) dalam capability approach, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau megahnya infrastruktur fisik semata, melainkan dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu memperluas kebebasan dasar, kapasitas, dan mengangkat martabat hidup manusianya.

Tantangan inilah yang kini dihadapi Provinsi Sulawesi Selatan. Di satu sisi, pemerintah dituntut mendorong pertumbuhan ekonomi makro dan memangkas ketimpangan konektivitas antarwilayah. Di sisi lain, Laporan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan kajian Bappenas (2021) mengingatkan bahwa modernisasi fisik yang tidak diimbangi penguatan integritas berisiko memicu pemborosan anggaran akibat tata kelola yang tidak akuntabel. Oleh karena itu, skema pembangunan tahun jamak (Multi-Years Project) di sektor infrastruktur dasar harus diarahkan sebagai bentuk keadilan spasial (spatial justice) (Harvey, 2009).

Artikel ini bertujuan menganalisis dampak fungsional dan sosiologis dari pembangunan infrastruktur prioritas di Sulawesi Selatan, sekaligus membuktikan bahwa penyediaan fasilitas publik yang transparan dapat menjadi medium kokoh untuk merajut kembali karakter dan peradaban masyarakat yang maju serta berintegritas.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode ini dipilih untuk mengurai korelasi antara kebijakan pembangunan fisik berskala besar dengan dampak sosiologisnya terhadap penguatan modal sosial dan integritas moral masyarakat.

Data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen publik dan publikasi resmi instansi pemerintah, meliputi:

1. Rilis data berkala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026.
2. Laporan alokasi anggaran serta capaian fisik enam paket pekerjaan infrastruktur jalan dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Dokumen perencanaan wilayah jangka menengah dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulawesi Selatan.
4. Literatur ilmiah pendukung berupa buku dan jurnal bereputasi yang relevan dengan sosiologi pembangunan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi digital dan penelusuran pustaka (documentary study). Instrumen penelitian utamanya adalah peneliti sendiri (human instrument), dibantu oleh lembar matriks dokumentasi untuk mencatat alokasi anggaran serta wilayah proyek. Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahapan: Reduksi Data (Kategorisasi), Penyajian Data (Display Data) ke dalam matriks komparatif keadilan spasial, serta Sintesis Teoretis untuk menarik kesimpulan sosiologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transparansi Anggaran dan Anatomi Tiga Poros Utama MYP

Salah satu indikator utama dari sebuah integritas tata kelola pemerintahan adalah ketepatan dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran. Selaras dengan pandangan David Harvey (2009) mengenai keadilan spasial, infrastruktur bukan sekadar penataan ruang fisik, melainkan instrumen penting untuk menciptakan keadilan sosial yang merata. Melalui program MYP, Pemprov Sulsel membagi dana Rp3,7 triliun hasil efisiensi anggaran ke dalam tiga poros pelayanan dasar publik:

Tabel 1. Matriks Tiga Poros Pelayanan Utama MYP Sulsel

Poros Pelayanan Utama	Alokasi Anggaran	Output & Target Fisik Utama	Dampak Sosial & Integritas
Poros Konektivitas Jalan	Rp2,5 Triliun	Penanganan & pemerataan jalan provinsi sepanjang ±1.400 km (sekitar 85 ruas strategis) di 24 kabupaten/kota.	Memangkas ketimpangan wilayah, menstimulus ekonomi lokal, dan membangun akses pendidikan serta layanan publik yang adil.
Poros Ketahanan Pangan (Irigasi)	Rp1,115 Triliun	Rehabilitasi jaringan irigasi yang melayani 54.000 hektare lahan persawahan.	Menguatkan kesejahteraan petani serta menghidupkan budaya gotong royong dan keadilan distribusi air.
Poros Kesehatan Masyarakat	Rp85 Miliar	Pembangunan dua RS Regional berbasis health tourism (RS Regional Selatan di Gowa dan RS Regional Utara di Luwu).	Pemerataan akses kesehatan rujukan berkualitas tanpa membedakan status sosial masyarakat daerah.

2. Distribusi Geografis: Fokus Paket 3 dan Pembangunan Pinrang

Guna memastikan efektivitas pengerjaan di lapangan serta menjaga pemerataan di 24 kabupaten/kota, porsi anggaran sebesar Rp2,5 triliun dibagi secara teknis menjadi enam paket pekerjaan dengan total penanganan mencapai 1.400 kilometer. Fokus strategis pada Paket 3 menargetkan peningkatan struktur jalan sepanjang 254,85 km pada wilayah sentra ekonomi, salah satunya diarahkan untuk memantapkan koridor jalan provinsi di Kabupaten Pinrang.

Peningkatan kualitas jalan di Pinrang bukan sekadar proyek pengaspalan. Dari sudut pandang pembentukan modal sosial (Fukuyama, 1995), tersedianya akses jalan yang mantap dan bebas dari kerusakan sistematis memberikan rasa keadilan bagi masyarakat daerah penopang. Akses transportasi yang aman mempermudah anak-anak menuju sekolah dan memotong biaya logistik hasil bumi. Efek berantai ini membentuk kultur masyarakat yang lebih disiplin, produktif, dan memupuk rasa percaya (trust) terhadap komitmen integritas pemerintah daerah.

3. Menanamkan Karakter melalui Tiga Pilar Pembangunan Riil

Infrastruktur fisik tidak bisa langsung melahirkan manusia yang berkarakter. Jawabannya terletak pada cara pembangunan tersebut menyentuh hajat hidup dasar manusia secara bermartabat:

• Poros Irigasi dan Etika Gotong Royong Petani: Kabupaten Pinrang sebagai salah satu lumbung pangan utama Sulawesi Selatan merasakan dampak langsung dari porsi rehabilitasi jaringan irigasi seluas 54.000 hektare. Kepastian aliran air irigasi yang tertata rapi tidak hanya meningkatkan produktivitas panen, tetapi juga mendidik etika pembagian sumber daya secara adil, mencegah potensi konflik horizontal, dan menguatkan budaya gotong royong di kalangan kelompok tani.
• Poros Kesehatan dan Keadilan Sosial: Alokasi Rp85 milar untuk RS Regional—termasuk RS Regional Utara di Kabupaten Luwu—merupakan bukti kepedulian sosial yang nyata. Kehadiran rumah sakit rujukan modern di kawasan utara memastikan layanan medis spesialis bagi masyarakat daerah pedalaman tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Makassar, sehingga menegaskan nilai kesetaraan hak hidup dan martabat kemanusiaan.
• Poros Jalan dan Aksesibilitas Masa Depan: Kemantapan jalan pada Paket 3 mempermudah konektivitas antardaerah. Ketersediaan jalan yang andal mendidik masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum dalam bertransportasi, merawat fasilitas publik, dan menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap aset negara.

4. Estafet Keberlanjutan: Menatap MYP Tahap II

Integritas pembangunan dinilai dari konsistensi dan keberlanjutannya. Kesuksesan realisasi MYP Tahap I yang berjalan optimal direspons positif oleh parlemen daerah. Pada akhir Agustus 2026, DPRD Sulawesi Selatan resmi menyetujui keberlanjutan skema MYP Tahap II dengan lonjakan anggaran diproyeksikan mencapai Rp5 triliun untuk jangka panjang hingga tahun 2029.

Perluasan program pada Tahap II mencakup sebelas sektor prioritas, mulai dari infrastruktur jalan, pertanian, hingga program bedah rumah dan penguatan UMKM masyarakat. Pengawasan publik yang partisipatif serta karakter masyarakat yang berintegritas—seperti ikut menjaga kualitas fasilitas publik dan mendukung jalannya proyek—menjadi investasi nonfisik terbaik agar manfaat pembangunan infrastruktur ini berkelanjutan bagi generasi mendatang.

KESIMPULAN

Program MYP Sulawesi Selatan periode 2025–2027 telah memberikan cetak biru (blueprint) baru bagi jalannya pembangunan daerah yang ideal. Proyek tahun jamak ini berhasil mematahkan pola lama pembangunan parsial yang rawan mangkrak dan menggantinya dengan kepastian luaran (output) yang terukur.

Melalui kucuran dana Rp3,7 triliun pada Tahap I serta rencana perluasan pada Tahap II, Sulsel membuktikan bahwa kemajuan ekonomi harus sejalan dengan kesejahteraan sosial dan kesehatan moral. Jalan, irigasi, dan rumah sakit regional yang tersebar lewat pembagian paket yang adil adalah wujud nyata dari kearifan budaya luhur tentang martabat dan kepedulian yang diimplementasikan oleh pemerintah. MYP Sulsel bukan sekadar tentang beton dan aspal; program ini adalah gerakan kebudayaan yang merajut kekuatan fisik sekaligus menanamkan benih integritas demi membawa Sulawesi Selatan melesat maju, mandiri, dan berkarakter luhur.

DAFTAR PUSTAKA

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. (2026). Nota Kesepakatan Anggaran Multi-Year Project (MYP) Tahap II Sektor Prioritas Daerah. Makassar: Pemprov Sulsel.

Bappenas. (2021). Kajian Tata Kelola Infrastruktur Daerah dan Penguatan Integritas Publik. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan. (2026). Laporan Progres Fisik dan Realisasi Kontrak Enam Paket Multi Years Project (MYP) Infrastruktur Jalan. Makassar: Pemprov Sulsel.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. (2026). Program MYP Pemprov Sulsel Kian Terarah dan Dongkrak Kualitas Layanan Publik. Makassar: Diskominfo-SP Sulsel.

Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: Free Press.

Harvey, D. (2009). Social Justice and the City. Georgia: University of Georgia Press.

Sen, A. (1999). Development as Freedom. New York: Oxford University Press.