MAKASSAR – Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan wujud nyatanya di berbagai daerah. Program ini merupakan implementasi amanat undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai dan tepat sasaran.
Ketua Tim Pemeriksaan, Aldiwiyanto, menegaskan bahwa pemberian bantuan ini didasarkan pada data prioritas sesuai Dapodik sekolah yang tersebar di seluruh tanah air. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan pemeriksaan di SLBN 1 Makassar baru-baru ini.
Dalam kunjungan tersebut, Aldiwiyanto didampingi oleh tim gabungan yang terdiri dari lima orang dari Inspektorat Kemendiknas dan PKLK, serta didampingi oleh Bapak Anwar dari Dinas Pendidikan Provinsi.
“Pemeriksaan yang kami lakukan tidak hanya menyasar fisik bangunan, baik rehabilitasi maupun bangunan baru, tetapi juga mencakup kelengkapan administrasi sebagai bukti pendukung swakelola pembangunan,” ujar Aldiwiyanto.
Ia menambahkan bahwa tujuan utama dari pemeriksaan ketat ini adalah untuk memastikan asas akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pelaksanaan swakelola di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tim akan memberikan pembinaan untuk perbaikan, baik secara administratif maupun teknis fisik.
Menanggapi pemeriksaan tersebut, Hamjan, M.Pd., selaku penanggung jawab pelaksanaan bantuan revitalisasi di SLBN 1 Makassar, menyatakan apresiasinya atas kedatangan tim Inspektorat Jenderal.
Pembinaan: Sekolah merasa terbantu dengan adanya arahan langsung terkait pelaporan.
Transparansi: Kehadiran konsultan pelaksana memastikan setiap detail teknis terpantau dengan baik.
Sinergi: Panitia pelaksana mengikuti proses pemeriksaan dengan suasana “santai tapi serius”, guna melengkapi seluruh data pendukung yang dibutuhkan.
“Kami sangat mengapresiasi pembinaan ini. Arahan yang diberikan sangat penting bagi kami untuk mewujudkan pertanggungjawaban yang akuntabel,” ungkap Hamjan.
Menutup rangkaian pemeriksaan, Aldiwiyanto—yang dikenal sebagai sosok yang supel dan ramah—berharap agar bantuan ini dapat dijaga dengan baik oleh pihak sekolah.
Penggunaan sarana prasarana harus dikembalikan pada fungsinya sesuai data Dapodik.
Pemanfaatan bantuan diharapkan memberikan dampak sebesar-besarnya bagi kenyamanan belajar siswa.
Akuntabilitas menjadi harga mati dalam setiap pelaksanaan program swakelola pemerintah.
Dengan berjalannya program ini secara transparan, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah luar biasa, dapat meningkat secara signifikan melalui dukungan infrastruktur yang lebih modern dan layak. (Heryanto)
