Pastikan Tertib Administrasi, Cabang Dinas Pendidikan Gelar Rekonsiliasi Dana BOS
MAKASSAR – Upaya mewujudkan tata kelola keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel terus diperkuat. Selama beberapa hari terakhir, Cabang Dinas Pendidikan di berbagai kabupaten/kota menggelar agenda rekonsiliasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) .
Kegiatan ini melibatkan sekolah negeri maupun swasta yang hadir secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk menjalani pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan.
Menyamakan Persepsi dan Aturan
Rekonsiliasi ini bukan sekadar pemeriksaan rutin, melainkan sarana untuk menyamakan persepsi antara pihak sekolah dan dinas terkait. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Sekolah SMKN 9 Makassar, Sigit Hendra Waskita, ST, M.Si.
Saat ditemui di lokasi pemeriksaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Makassar, Sigit menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan seluruh laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan aturan dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang berlaku.
“Rekonsiliasi ini penting agar ada persamaan persepsi dalam melakukan pembelanjaan atau operasional sekolah. Semua harus berpijak pada aturan yang sudah ditentukan,” ujar Sigit.
Ajang Pembelajaran bagi Pengelola Keuangan
Senada dengan hal tersebut, Bendahara Dana BOS SMAN 16 Makassar, Sitti Nurfasiah, S.Pd, yang hadir bersama timnya, menilai kegiatan ini sebagai momentum edukasi. Baginya, proses rekonsiliasi sangat membantu dalam memahami tertib administrasi anggaran pemerintah.
“Apalagi saya baru tahun ini diberi amanah menjadi Bendahara Dana BOS. Ini menjadi ajang pembelajaran bagaimana mengelola anggaran satuan pendidikan secara disiplin. Tentu semua pengeluaran kami lakukan berdasarkan Juknis dan atas persetujuan Kepala Sekolah,” ungkap Sitti.
Pantauan Lapangan: Tertib dan Kondusif
Berdasarkan pantauan tim media di lokasi rekonsiliasi, suasana pemeriksaan berjalan dengan tenang dan tertib. Para peserta tampak kooperatif saat berinteraksi dengan tim pemeriksa.
Meskipun ditemukan beberapa catatan kecil, pihak sekolah langsung melakukan perbaikan di tempat sesuai dengan arahan dan bimbingan tim pemeriksa. Langkah proaktif ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan administratif dalam pelaporan keuangan pendidikan di Sulawesi Selatan. (Heryanto)
