MAKASSAR – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Makassar menggelar Public Lecture Internasional bertema Governing Transformation: Sustainability, Ethics, Justice, and Technology in a Changing World, Rabu (22/7/2026), di I-GIFT Auditorium, Gedung Iqra Unismuh Makassar.
Forum akademik ini menghadirkan pembicara dari Indonesia, Filipina, dan India untuk membahas tantangan tata kelola pemerintahan di era transformasi digital, mulai dari isu keberlanjutan, etika, keadilan, hingga pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.
Dekan FISIP Unismuh Makassar, Dr. Andi Luhur Prianto, mengatakan transformasi pemerintahan tidak cukup hanya ditandai oleh kemajuan teknologi atau pembaruan sistem administrasi.
Menurutnya, perubahan tersebut harus dibangun di atas fondasi etika, keadilan, keberlanjutan, dan kepercayaan masyarakat.
“Selamat datang di Makassar. Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Makassar,” ujar Andi Luhur saat membuka kegiatan.
Ia menyampaikan apresiasi kepada para akademisi dari Filipina dan India yang hadir untuk berbagi pengalaman serta perspektif mengenai tata kelola pemerintahan di negara masing-masing.
Bangun Kolaborasi Lintas Negara
Dalam sambutannya, Andi Luhur memperkenalkan Makassar sebagai kota yang memiliki kedekatan historis dan geografis dengan negara-negara peserta.
Menurutnya, Indonesia dan Filipina sama-sama merupakan negara kepulauan di kawasan tropis yang menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang relatif serupa.
Sementara hubungan Indonesia dan India telah terjalin sejak lama melalui pertukaran budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban.
Ia berharap suasana hangat Kota Makassar dapat menjadi energi positif bagi lahirnya diskusi akademik yang produktif.
Selain memperkenalkan kekayaan kuliner lokal seperti coto, konro, dan pallubasa, Andi Luhur menegaskan pentingnya memperkuat jejaring akademik internasional sebagai ruang pertukaran gagasan mengenai demokrasi, teknologi, dan perubahan tata kelola pemerintahan.
Empat Akademisi Jadi Pembicara
Public lecture menghadirkan empat narasumber internasional.
Dari Polytechnic University of the Philippines, Pamela Grace C. Muhi membahas pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan.
Sementara Alexander P. Gonzales mengulas hubungan antara etika, legitimasi, dan kepercayaan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dua akademisi dari India juga tampil sebagai pembicara, yakni Prof. Anbarasi G dari Government Law College, Chengalpattu, yang membahas transformasi sistem peradilan pidana melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan kebijakan perlindungan data.
Sedangkan Prof. Abirami P.C. dari VIT School of Law, Chennai, memaparkan perkembangan kejahatan terorganisasi di era perdagangan manusia berbasis siber.
Diskusi dipandu Wakil Dekan I FISIP Unismuh Makassar, Nasrul Haq, Ph.D., dan diikuti dosen, mahasiswa, peneliti, serta peserta dari berbagai disiplin ilmu.
Etika Menjadi Fondasi Pemerintahan
Salah satu materi yang menarik perhatian peserta disampaikan oleh Alexander P. Gonzales.
Ia memperkenalkan konsep The Politics of Ethics Framework (PEF) yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai etika memperoleh makna politik melalui institusi, proses interpretasi, hingga memperoleh legitimasi publik.
Menurut Gonzales, etika berawal dari nilai-nilai moral yang kemudian dilembagakan menjadi aturan, diterapkan oleh institusi, ditafsirkan sesuai konteks, hingga akhirnya melahirkan legitimasi dan otoritas politik.
Ia menegaskan bahwa pemerintahan modern tidak cukup hanya memiliki teknologi canggih atau perangkat hukum yang lengkap apabila kehilangan kepercayaan masyarakat.
“Etika tetap merupakan cita-cita moral, tetapi menjadi memiliki makna politik melalui institusi,” ujarnya saat memaparkan kerangka The Politics of Ethics Framework.
Gonzales menambahkan, kepercayaan publik tidak dapat dibentuk hanya melalui regulasi, melainkan harus dibangun melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab.
Perkuat Internasionalisasi Unismuh
Public Lecture Internasional tersebut menjadi bagian dari program internasionalisasi Universitas Muhammadiyah Makassar melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri.
Melalui forum ini, peserta tidak hanya memperoleh perspektif baru mengenai tata kelola pemerintahan, tetapi juga memperluas jejaring akademik dan peluang kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Penyelenggara berharap hasil diskusi dapat menjadi referensi dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih beretika, inklusif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.(yamus)