Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Prof Dr. Muhammad Jufri, MSi,MPsi,Psikolog menegaskan, kendati sudah ada edaran Gubernur Sulsel tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sudah bisa dilaksanakan di beberapa daerah dengan sejumlah syarat, namun mantan Dekan Psikologi UNM ini menarik kesimpulan terlalu berisiko melaksanakan PTM saat ini.
Hal ini dikemukakan Prof Jufri setelah menyimak pemaparan 12 Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dalam Rakor yang dilaksanakan di Ruang Rapat Prof. Ahamad Amiruddin Disdik Sulsel, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea Makassar, Senin (7/9).
Hadir mendampingi Kadisdik Sulsel, Sekretaris Disdik Sulsel, H. Hery Sumiharto, SE.,M.Ed. Juga hadir mengikuti Rakor, Kepala Bidang Pembinaan SMK, Dra Hj Andi Ernawati, MPd, Kepala Bidang PKLK, Dr. H. Basri, SPd.MPd, Kepala Bidang GTK & Fasilitasi, Dr. Melvin Salahuddin, Kepala UPT PTIKP, Dra Hj Andi Hidayati, MPd, serta Tenaga Ahli Disdik Sulsel, Dr Sarifuddin, MPd.
Nampaknya, kata Prof Jufri, kita tidak bisa serta merta mencabut edaran PDR, karena memang memiliki konsekwensi resiko yang lebih besar, sebab jangan sampai akan membuat klaster baru covid-19.
Dari hasil pemaparan dari pada Kacabdis dan pemantauannya di daerah Gowa dan Takalar, Prof Jufri menegaskan tidak berani membuka sekolah untuk proses pembelajaran tatap muka.
Tapi Prof Jufri tidak akan melarang kalau ada sekolah ingin melakukan pembelajaran tatap muka. “Silahkan ajukan surat kepada kami kalau memang ada Kepala Sekolah ingin pembelajaran tatap muka,” ujar Prof Jufri.
Setelah kepala sekolah mengajukan surat, pihak Disdik akan turun melakukan verifikasi, apa layak atau tidak untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, tentu sesuai dengan standar prokotol kesehatan dengan mempertimbangkan kajian epidemiologisnya.
Syarat utama untuk sekolah yang ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka, kata Prof Jufri, harus tersedia sarana sanitasi seperti toilet bersih, wastafel di depan kelas, tersedia handsanitizer, penyemprotan disinfektan, mewajibkan memakai masker bagi guru dan siswa, menyediakan alat pengukur suhu tubuh, ada izin dari pemerintah setempat, dan yang paling utama adalah ada izin dari orang tua siswa.
“Kalau tidak ada izin orang tua, maka anak tersebut boleh melakukan pembelajaran dari rumah,” tegas prof Jufri.
Selain masalah pelaksanaan Belajar Dari Rumah (PDR) dibahas dalam Rakor dan Kesiapan Sekolah untuk melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan Kacabdis Wilayah, Kadisdik Sulsel juga menerima laporan tentang Data Penelusuran alumni jenjang SMA dan SMK se Sulsel, serta pemaparan data pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan di wilayah masing-masing.
Dalam pemaparan kondisi pendidik dan tenaga kependidikan setiap wilayah mengalami hal yang sama, yaitu kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan. Bahkan hampir semua Cabang Dinas Pendidikan Wilayah melaporkan ada sejumlah sekolah yang hanya memiliki 1 orang guru berstatus PNS, seperti yang diungkapkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Pangkep, HM. Syarkawi Ramli, Kecabdis Pendidikan Wilayah VII Takalar-Jeneponto, Drs. Saiful Amsi, MM, dan Kacabdis Pendidikan Wilayah V Kabupaten Selayar, Usman, SPd.MPd.
Pada kesempatan tanya jawab, Usman memohon kepada Prof Jufri dalam mutasi kepala sekolah untuk memberikan pengecualian Selayar untuk tidak mempertimbangkan zonasi. Sebab menurut Usman kalau memakai zonasi, sekolah yang ada di pulau dipastikan tidak ada kepala sekolahnya, karena tidak ada yang mau jadi kepala sekolah di daerah terpencil, di pulau.
Hal yang sama juga diungkapkan Kacabdis Pendidikan Wilayah VII, Takalar-Jeneponto, Saiful Amsi. Saat Kadisdik Sulsel melakukan kunjungan kerja ke Takalar Kamis (3/9), Saipul Amsi secara khusus mengungkapkan bahwa kalau mutasi guru memakai sistem zonasi, Takalar akan kehilangan guru 50 persen. Sebab menurutnya, saat ini hamper 50 persen guru-guru di Takalar tempat tinggalnya ada di Gowa dan Makassar. “Untuk hal ini, kiranya Pak Kadis memberikan pengecualian kepada kami di Takalar,” pinta Saipul Amsi. # muasri