Cabang Dinas Wilayah VIII Kumpulkan Operator ARKAS SMA, SMK, SLB, dan Swasta Barru-Parepare, Pastikan Penyusunan Anggaran 2027 Berbasis Data
PAREPARE,Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII menggelar pertemuan bersama operator ARKAS dari satuan pendidikan SMA, SMK, SLB, dan sekolah swasta se-Kabupaten Barru dan Kota Parepare. Kegiatan yang dilaksanakan di Kota Parepare tersebut menjadi bagian dari persiapan penyusunan ARKAS Tahun 2027.
Pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi serta memperkuat pemahaman teknis para operator dalam menyusun perencanaan anggaran sekolah yang tepat sasaran, berbasis data, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII, Baharuddin Iskandar, S.Pd., M.Pd., dalam arahannya menegaskan pentingnya perencanaan anggaran yang berangkat dari kebutuhan nyata satuan pendidikan.
Ia meminta seluruh sekolah menjadikan Rapor Pendidikan sebagai salah satu dasar dalam menentukan program dan kegiatan prioritas. Hasil analisis tersebut selanjutnya harus dituangkan secara sistematis dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan menjadi dasar dalam penyusunan ARKAS Tahun 2027.
“Anggaran tidak boleh disusun berdasarkan perkiraan semata. Setiap rencana kegiatan harus berakar dari kebutuhan yang teridentifikasi melalui Rapor Pendidikan, kemudian diterjemahkan secara jelas ke dalam RKT,” kata Baharuddin.
Menurutnya, setiap anggaran yang direncanakan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pengelolaan anggaran juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai ketentuan.
Pemaparan ARKAS
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi ARKAS. Ibu Ratna dari SMAN 1 Barru menjadi pemateri pertama yang menyampaikan pengalaman serta teknis dalam penyusunan dan pengelolaan ARKAS.
Pemaparan berikutnya disampaikan Ibu Humairah dari SLBN 1 Parepare. Materi tersebut memberikan penguatan pemahaman kepada peserta mengenai penyusunan perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan.
Kedua pemaparan tersebut menjadi bahan pembelajaran bersama bagi operator ARKAS SMA, SMK, SLB, dan sekolah swasta di wilayah Barru dan Parepare. Peserta juga mendapatkan kesempatan untuk memperdalam pemahaman melalui diskusi mengenai berbagai persoalan yang ditemui dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran.
Operator Aktif dalam Sesi Tanya Jawab
Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Para operator diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan, kendala teknis, maupun pengalaman dalam pengelolaan ARKAS di satuan pendidikan masing-masing.
Dalam sesi tersebut, Ibu Darmawati, operator ARKAS dari Kabupaten Barru, turut aktif menyampaikan pertanyaan dan masukan terkait teknis penyusunan anggaran. Sementara dari Kota Parepare, Ibu Eka juga menyampaikan pertanyaan dalam rangka memperjelas pemahaman mengenai perencanaan ARKAS Tahun 2027.
Diskusi berlangsung interaktif dan menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman antara operator dari Kabupaten Barru dan Kota Parepare. Berbagai persoalan yang muncul dibahas bersama sehingga diharapkan dapat menjadi solusi bagi sekolah dalam menyusun perencanaan anggaran secara lebih tertib.
Evaluasi dan Pendampingan
Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai kendala dalam pengelolaan anggaran pada tahun sebelumnya. Pengalaman dan permasalahan yang pernah terjadi dijadikan bahan pembelajaran agar kesalahan serupa dapat diminimalkan dalam penyusunan dan pelaksanaan ARKAS 2027.
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan kepada SMA, SMK, SLB, dan sekolah swasta di Kabupaten Barru dan Kota Parepare. Pendampingan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan anggaran.
Melalui kegiatan ini, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII berharap seluruh operator memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun ARKAS 2027. Dengan perencanaan yang berbasis Rapor Pendidikan, RKT, kebutuhan riil, serta program prioritas sekolah, pengelolaan anggaran diharapkan semakin efektif, efisien, transparan, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan.(Aldhyhumascabdinpendwilviii)
